HUT Ke-13 Asprumnas dan Rakernas 2026: Targetkan Dorong Evaluasi Harga Rumah Subsidi.
Jakarta -- Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Senin, 20 Juli 2026. Acara yang dihadiri langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, beserta jajaran pengurus pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini Fokus Membahas Strategi Percepatan Hunian Layak bagi Masyarakat.
Keterangan Foto : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asprumnas, M. Syawali Pratna.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asprumnas, M. Syawali Pratna, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara asosiasi dan pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, termasuk dukungan terhadap program sertifikat gratis dan penataan sistem perumahan secara menyeluruh.
Syawali memaparkan sejumlah langkah taktis serta solusi atas berbagai tantangan industri perumahan nasional, bahkan terkait target organisasi yang melonjak tajam, beliau menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan strategi matang yang langsung dieksekusi di tingkat daerah untuk mendukung program pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dalam penjelasannya, beliau menegaskan bahwa pihaknya melakukan pemetaan mendalam ke setiap daerah dengan memberlakukan target minimal agar capaian organisasi dapat merealisasikan target besar yang telah dicanangkan secara nasional.
"Kami membedah dan mem-breakdown setiap DPW dan DPD. Kami berlakukan minimal satu DPW itu satu perusahaan membangun 50 unit dalam waktu satu tahun... sehingga target yang kita capai bisa tembus 50 ribu unit," jelas Syawali.
Selain itu, Syawali juga menyoroti hambatan di lapangan di mana masyarakat kerap lebih memprioritaskan pengeluaran sekunder ketimbang menabung untuk kepemilikan rumah. Menurutnya, rendahnya literasi kepemilikan hunian membuat sebagian masyarakat masih mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari. Oleh karena itu, edukasi masif sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rumah sebagai kebutuhan primer dapat meningkat secara signifikan.
"Hambatannya... adalah kualitas kesadaran dari masyarakat yang belum sadar akan pentingnya rumah. Mereka masih mementingkan gaya hidup, konsumsi rokok, beli mobil, motor. Kita mengedukasi agar mereka bisa menahan diri dari konsumsi sekunder dan berorientasi untuk membeli rumah," ungkapnya.
Mengingat kenaikan harga bahan bangunan yang terjadi selama delapan tahun terakhir, Syawali menilai patokan harga rumah subsidi saat ini sudah tidak relevan dan mendesak untuk ditinjau ulang demi menjaga keseimbangan ekosistem bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan pihak perbankan. Penyesuaian harga ini dinilai krusial agar para pengusaha tetap dapat beroperasi secara sehat tanpa mengorbankan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Harga sekarang ini sudah tidak relevan menurut saya, agar ditinjau kembali. Patokan harga saat ini seperti di Jabodetabek Rp185 juta, Jawa Rp155 juta, rasanya sangat kurang reasonable untuk harga tidak naik. Karena kan ekosistemnya harus dijaga: konsumen terjaga, pengembang terjaga, perbankan juga terjaga," tegas Syawali.
Asprumnas turut menyatakan dukungan penuh terhadap digitalisasi dokumen oleh pemerintah, namun di sisi lain tetap mengingatkan pentingnya aspek keamanan siber sekaligus komitmen menjaga mutu konstruksi bangunan. Dalam pandangannya, kemudahan sistem elektronik harus diiringi dengan perlindungan ketat dari ancaman pihak tak bertanggung jawab agar legalitas konsumen tetap terjamin aman.
"Pemerintah bagus untuk membuat secara elektrik (elektronik). Ini kita harus benar-benar memulai, bukan oleh pihak-pihak yang jago-jago hacker itu disalahgunakan... Dan walaupun harga bahan baku meningkat, kami para pengusaha tetap dikutuk untuk memberi kualitas bangunan yang bagus," tambahnya.
Sebagai langkah jangka panjang untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia di sektor properti, Asprumnas menyiapkan program pelatihan resmi berstandar nasional. Inisiatif ini dirancang agar para pelaku industri, mulai dari pemasar hingga pengembang dan tenaga teknis, memiliki kompetensi yang tersertifikasi secara profesional.
"Poin penting dari pembahasan sini, kami ingin membuat terobosan. Contoh semacam kami ingin membuat LPK (Lembaga Pelatihan Keterampilan), khusus untuk pemasar, pengembang, dan teknisinya... agar mereka memiliki sertifikasi resmi dari BNSP," pungkas Syawali.(Red).
